Otong Sulaeman

Nahdlatul Ulama’s (NU) Perspective on LGBT: Between Moderation and Rejection

(Artikel jurnal terakreditasi Sinta 2)
Studi ini mengkaji bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) mempraktikkan moderasi Islam sekaligus menolak perilaku LGBT. Berbasis analisis dokumen resmi dan wawancara mendalam dengan sejumlah aktivis Muslimat NU, penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan NU terhadap LGBT berakar pada dalil Al-Qur’an dan Hadis, diperkuat oleh pertimbangan sosial-budaya serta prinsip moderasi organisasi. Penolakan tersebut dilembagakan melalui fatwa dan pernyataan resmi—terutama Fatwa NU 2016—yang melarang hubungan sesama jenis, namun secara tegas menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap individu LGBT. NU mengedepankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan dialogis, bukan represif, dalam kerangka Islam Nusantara. Temuan ini memperlihatkan model moderasi Islam yang dinamis: teologis secara prinsip, namun inklusif dalam pendekatan sosial, serta relevan bagi pembuat kebijakan dan pemimpin agama di masyarakat majemuk.

Bencana Sumatera dan Suara Alam yang Kita Abaikan

Artikel ini sudah dimuat di Republika

Hujan yang turun di Sumatera beberapa hari terakhir bukan hanya hujan; ia seperti lembaran kitab yang terbuka satu per satu, memperlihatkan tulisan-tulisan lama yang selama ini kita abaikan. Sungai-sungai yang biasanya berbisik pelan kini mengaum, membawa lumpur dan batang-batang pohon yang tumbang seperti kenangan yang tercerabut paksa. Di desa-desa yang berdiri tenang di antara perbukitan hijau itu, hidup berubah dalam sekejap—rumah hanyut, tanah retak, dan jeritan manusia tenggelam oleh raungan arus yang tak lagi mengenal batas. Lebih dari delapan ratus jiwa hilang dalam hitungan jam; ratusan ribu orang kini berdesakan di tenda-tenda pengungsian, berusaha menemukan tidur yang tak kunjung datang.

Tragedi sebesar ini, tentu saja, tak boleh hanya kita baca sebagai rangkaian angka. Ada cara pandang lain yang harus kita hadirkan: sebuah seruan. Tragedi ini adalah seruan yang datang dari alam yang telah terlalu lama dipaksa bertahan, dari tanah yang lelah memikul beban ambisi manusia. Air yang selama ini kita anggap berkah datang kali ini sebagai pengingat. Ia menyusuri lembah dan pemukiman dengan cara yang tak pernah kita bayangkan, seolah hendak berkata bahwa keseimbangan yang kita abaikan sedang menagih haknya.

Ancaman AI dalam Pandangan Filsafat: Teknologi atau Kita Sendiri?

Artikel ini sudah dimuat di Republika

Beberapa tahun terakhir, isu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence -AI) menjadi pembicaraan hangat karena dampaknya terasa langsung oleh kita. Kita dibuat terkejut bertubi-tubi ketika tahu bahwa begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Kita bangun tidur dan melihat berita yang ternyata ditulis oleh AI. Kita juga mendengar lagu yang dibawakan oleh mesin dengan aransemen AI. Kita sendiri bekerja ditemani AI. Sebagian dari kita bahkan menulis laporan atau merapikan presentasi menggunakan AI. Teknologi ini seperti angin baru yang menyelinap tanpa permisi, lalu tiba-tiba menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tetapi, seiring kekaguman itu, muncul juga rasa cemas: apakah suatu hari nanti AI akan mengambil alih pekerjaan manusia? Apakah ia bisa mengendalikan opini publik? Atau, dalam skenario yang lebih gelap lagi, mungkinkah suatu hari AI sendiri yang memutuskan untuk menggeser peran manusia dalam semua aspek kehidupannya?

Ketika IOC Menyuruh Indonesia Bungkam Atas Genosida di Gaza

Artikel ini sudah dimuat di Republika

Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia karena menolak memberikan visa kepada atlet Israel sesungguhnya adalah pesan politik yang keras: bahwa dunia harus diam, bahkan terhadap genosida.

IOC menyebut tindakannya sebagai penegakan prinsip “netralitas politik,” seolah olahraga bisa hidup di ruang steril yang bebas dari moralitas dan kemanusiaan. Namun sesungguhnya, keputusan ini justru mengungkap paradoks besar, yaitu bahwa pihak yang mengaku netral sesungguhnya sedang memihak.

Dari Affan hingga Gaza: Solidaritas Keadilan yang tak Mengenal Batas

Artikel ini sudah dimuat di Republika 30 Agustus 2025

Indonesia berduka. Nama Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak mobil rantis Polri ketika sedang mengantar makanan, kini bergema di jalanan dan ruang-ruang publik. Affan bukan demonstran, bukan provokator, bukan lawan politik. Ia hanyalah seorang anak bangsa yang sedang bekerja mencari nafkah, namun nyawanya melayang karena kelalaian aparat yang tengah mengamankan aksi mahasiswa.

Tragedi ini mengguncang rasa keadilan kolektif. Di berbagai kota, demonstrasi meluas; mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, tidak hanya memprotes keistimewaan DPR yang menetapkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan di tengah kesulitan ekonomi rakyat, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas kematian seorang rakyat kecil yang tidak bersalah.

Masa Depan Integrasi Ilmu, Jalan Peradaban Muhammadiyah

Oleh: Dr. Otong Sulaeman

Sejak Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah lebih dari seabad lalu, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah urat nadi gerakan ini. Bagi beliau, sekolah bukan sekadar ruang belajar baca-tulis, melainkan wahana untuk melahirkan peradaban baru. Di ruang kelas itulah beliau mengajarkan tafsir al-Qur’an dan fiqh, tetapi pada saat yang sama juga membuka jendela bagi matematika, ilmu bumi, dan pengetahuan modern lainnya. Inilah warisan paling penting Muhammadiyah: keyakinan bahwa agama dan ilmu tidak boleh dipisahkan.

Paradigma integrasi ilmu yang menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sesungguhnya adalah gerbang peradaban. Melalui integrasi ini, Muhammadiyah menolak dikotomi sempit antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Keduanya harus berjalan bersama, saling mengisi, dan saling memperkuat. Sebab tanpa ilmu agama, pendidikan kehilangan ruh dan arah; tetapi tanpa sains dan teknologi, umat Islam akan terus menjadi penonton dalam panggung besar sejarah. Integrasi ilmu adalah filosofi yang menjadikan Muhammadiyah berbeda sejak awal: sebuah ikhtiar menjadikan Islam tidak hanya bimbingan moral, tetapi juga kekuatan penggerak kemajuan zaman.

Selanjutnya: klik website Muhammadiyah

Zionisme dan Kolonialisme, Baju Beda tapi Isinya Seratus Persen Sama!

Artikel ini sudah dimuat di Republika 19 Agustus 2025

Kita masih berada di bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia kembali larut dalam suasana penuh simbol. Kita merayakan, dengan penuh rasa syukur, bahwa bangsa ini pernah bangkit dari belenggu penjajahan. Namun, di tengah gegap gempita itu, ada satu hal yang kerap luput dari ingatan: para pahlawan kita berjuang bukan hanya melawan senjata penjajah, melainkan juga melawan propaganda kolonial.

Sejarah mencatat bagaimana kolonialisme selalu berusaha membungkus dirinya dengan wajah yang manis. Penjajahan tidak pernah ditampilkan sebagai perampasan, melainkan sebagai “misi peradaban.”Indonesia mengenalnya dalam istilah Politik Etis Belanda pada 1901. Konon, Belanda ingin membalas budi kepada bumiputra dengan memberi pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kesejahteraan.

Jika Tak Mau Menyebut Israel Penjajah, Jangan Bicara Kemerdekaan

Artikel ini sudah dimuat di Republika 12 Agustus 2025

Bulan Agustus selalu penuh warna. Bendera merah putih berkibar di tiap jalan, lagu kebangsaan menggema, pidato kemerdekaan diucapkan dengan suara bergetar. Kita merayakan bahwa Indonesia pernah bangkit dari belenggu penjajahan. Namun, di tengah gegap gempita itu, kita sering lupa satu hal: Pembukaan UUD 1945 tidak hanya mengafirmasi kemerdekaan kita, tetapi juga memuat perintah moral yang lebih besar.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Kalimat ini bukan hiasan retoris. Ia berdiri di atas dua pilar yang tak terpisahkan: afirmasi—pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan negasi—penolakan tegas terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Dalam kerangka epistemologi Pancasila, kebenaran sejati tidak hanya “mengatakan yang benar”, tetapi juga “menolak yang salah”.

Menelisik Tarif Impor Trump dengan Lensa Baqr Sadr

Oleh: Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Pada 7 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim surat kepada Presiden Prabowo yang isinya penetapan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 dan diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri domestik Amerika dari pengaruh negara-negara yang dianggap “bersekongkol” dalam pakta ekonomi non-Barat seperti BRICS—yang baru saja menerima Indonesia sebagai anggota. Namun sesungguhnya, keputusan ini lebih tepat dibaca sebagai ekspresi kian tertekannya dominasi ekonomi liberal oleh bangkitnya kekuatan-kekuatan alternatif di belahan dunia non-Barat.

Langkah Trump tidak hanya mengancam daya saing ekspor Indonesia dan mengguncang sektor manufaktur nasional, tetapi juga mengungkapkan paradoks mendasar dari sistem ekonomi liberal: ketika kepentingan hegemon terganggu, prinsip-prinsipnya sendiri dengan cepat dikesampingkan. Inilah titik ketika liberalisme tidak lagi menjadi sistem nilai universal, melainkan topeng ideologis bagi ekspansi dan dominasi kekuasaan.

Ketika Amanah Menjadi Komoditas: Refleksi dari Kisruh Royalti Musik

Dr. Otong Sulaeman (Ketua/Rektor STAI Sadra)

Di Indonesia, polemik soal royalti lagu kembali mencuat. Sebagian pemilik kafe dan restoran mengeluh karena merasa dibebani pungutan atas musik yang mereka putar. Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menuntut hak mereka atas karya yang telah dibuat dengan keringat, air mata, dan kreativitas. Perdebatan ini kelihatannya sekadar urusan tarif, hukum, atau regulasi. Namun jika ditarik lebih dalam, kasus ini mencerminkan dilema besar zaman kita: ketika seni kehilangan ruhnya karena segala hal telah dibungkus oleh logika ekonomi.

Musik, pada hakikatnya, adalah bentuk ekspresi terdalam manusia. Ia adalah suara jiwa yang mencari makna, menyuarakan luka dan cinta, serta menjembatani yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Namun dalam masyarakat modern, musik telah menjadi komoditas: dipasarkan, diberi harga, dan dipertarungkan dalam sistem royalti dan algoritma. Yang diukur bukan lagi kedalaman makna, tapi jumlah putaran, rating, dan potensi monetisasi. Musik tidak lagi ditulis demi keindahan atau pesan kemanusiaan, melainkan demi trending dan profit.